Korupsi Manual – Buku Pidana

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

Buku Korupsi Manual

Pasal 2

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pengacuan ke Pasal 603 KUHP

Pasal 3

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pengacuan ke Pasal 604 KUHP

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku

Pasal 5

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pengacuan ke Pasal 605 KUHP

Pasal 6

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau advokat

Pasal 7

pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang

Pasal 8

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang

Pasal 9

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar

Pasal 10

pegawai negeri yang menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar

Pasal 11

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pengacuan ke Pasal 606 ayat (2) KUHP

Pasal 12

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji

Pasal 12A

tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 12B

gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Pasal 12C

penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 13

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pengacuan ke Pasal 606 ayat (1) KUHP

Pasal 14

orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi

Pasal 15

orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi

Pasal 16

orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi` tindak pidana korupsi

Pasal 17

selain pidana penjara dan denda, dapat dijatuhi pidana tambahan

Pasal 18

pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi

Pasal 19

pihak ketiga dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan atas perampasan barang kepunyaannya

Pasal 20

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi

Pasal 21

sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 22

sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar

Pasal 23

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 24

saksi yang menyebut nama atau alamat pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan