BuPinsa
Buku Pintar Adhyaksa
UU Korupsi
Ketentuan Pidana ini TIDAK BERLAKU
Pasal 13
UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan :
Cukup jelas.
Mengalami perubahan berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2001
Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan, namun untuk ketentuan Pasal 13 tidak mengalami perubahan.
TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Pasal 622 ayat (1) huruf l UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi : Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 622 ayat (4) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi :
Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
b.
Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
c.
Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
d.
Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2);
e.
Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1);
Penjelasan :
Cukup jelas.
TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Pasal 622 ayat (1) huruf l UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berbunyi : Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 622 ayat (4) UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berbunyi :
Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
b.
Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
c.
Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
d.
Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2);
e.
Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1);
Penjelasan :
Cukup jelas.