Buku Pidana – Buku Pintar Adhyaksa (BuPinsa)

Pasal 9 (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Murwi Yanto — Thu, 17 Sep 2026 06:45:51 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

UU TPKS

Ketentuan Pidana ini BERLAKU

Pasal 9

UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan :
Cukup jelas.

Mengalami Perubahan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Berdasarkan Lampiran I Angka 136 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidana dalam Pasal 9 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berubah menjadi : ” dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI “.

Catatan Penulis

Pasal 8 (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Murwi Yanto — Thu, 17 Sep 2026 06:37:11 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

UU TPKS

Ketentuan Pidana ini BERLAKU

Pasal 8

UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan :
Cukup jelas.

Mengalami Perubahan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Berdasarkan Lampiran I Angka 136 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidana dalam Pasal 8 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berubah menjadi : ” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori IV “.

Catatan Penulis

Pasal 6 (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Murwi Yanto — Tue, 15 Sep 2026 13:51:16 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

UU TPKS

Ketentuan Pidana ini BERLAKU

Pasal 6

UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dipidana karena pelecehan seksual fisik :

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan :
Cukup jelas.

Mengalami Perubahan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Berdasarkan Lampiran I Angka 136 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidana dalam Pasal 6 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berubah menjadi :

Pasal 6 huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 6 huruf b

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Pasal 6 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Catatan Penulis

Pasal 5 (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Murwi Yanto — Tue, 15 Sep 2026 13:18:10 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

UU TPKS

Ketentuan Pidana ini BERLAKU

Pasal 5

UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan / atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penjelasan :
Yang dimaksud dengan ” perbuatan seksual secara nonfisik ” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Mengalami Perubahan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Berdasarkan Lampiran I Angka 136 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidana dalam Pasal 5 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berubah menjadi : ” dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan / atau pidana denda paling banyak kategori II “.

Catatan Penulis

Catatan Penulis Pasal 34 (UU Pornografi)

Murwi Yanto — Sat, 27 Jun 2026 22:10:10 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

Catatan Penulis

Pasal 34 UU Pornografi

Rumusan Pasal 34 berubah menjadi :

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Penjelasan :
Cukup jelas.

Bunyi Pasal - Pasal yang terkait

Pasal 8 UU RI 44 / 2008

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Kategori Pidana Denda

Pidana denda Kategori VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f KUHP, ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perumusan Pasal Menurut Penulis

Pasal 34 Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Lampiran I angka 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Catatan Penulis Pasal 51 (UU ITE)

Murwi Yanto — Sat, 23 May 2026 22:13:17 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

Catatan Penulis

Pasal 51 UU ITE

Rumusan Pasal 51 UU RI No. 11 Tahun 2008 berubah menjadi :

(1)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VII.

(2)

DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU (Berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf r UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai perubahan atas Pasal 622 ayat (1) huruf r UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)

Bunyi Pasal 35 UU RI No. 11 Tahun 2008

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Kategori Pidana Denda

Pidana denda Kategori VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g KUHP, ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perumusan Pasal Menurut Penulis

Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Lampiran I angka 56 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perumusan Pasal Menurut M. Irsan Arief, SH., MH.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

M. Irsan Arief, SH., MH. (Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan RI) dalam bukunya ” Teknis Penerapan Penyesuaian Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026) “, hal. 210, CV. Pejuang Ilmu, Cetakan I, Februari 2026

Catatan Penulis Pasal 50 (UU ITE)

Murwi Yanto — Sat, 23 May 2026 22:04:18 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

Catatan Penulis

Pasal 50 UU ITE

Rumusan Pasal 50 UU RI No. 11 Tahun 2008 berubah menjadi :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI

Bunyi Pasal 34 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :

perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Kategori Pidana Denda

Pidana denda Kategori VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f KUHP, ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perumusan Pasal Menurut Penulis

Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Lampiran I angka 56 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perumusan Pasal Menurut M. Irsan Arief, SH., MH.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Nomor 56 Lampiran I Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal 82 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

Murwi Yanto — Fri, 17 Apr 2026 22:05:55 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

UU Perusakan Hutan

Ketentuan Pidana ini BERLAKU

Pasal 82

UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja :

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan :
Cukup jelas.

(2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan” adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan.

(3)

Korporasi yang :

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penjelasan :
Cukup jelas.

Mengalami perubahan berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 37 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengalami perubahan, diantaranya Ketentuan Pasal 1, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 53 (dihapus), Pasal 54 (dihapus), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85. Pasal 92, Pasal 93, Pasal 96, Pasal 105, Pasal 110A, Pasal 110B, Pasal 111 (dihapus) dan Pasal 112 (dihapus), sehingga rumusan Pasal 82 berubah menjadi berbunyi :

(1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja :

melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan :
Cukup jelas.

(2)

Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan’ adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan / atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan

(3)

Korporasi yang :

melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,

dipidana bagi :

pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau

Pidana denda Kategori III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c KUHP, ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pidana denda Kategori IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d KUHP, ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pidana denda Kategori VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g KUHP, ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pidana yang dijatuhkan.

Penjelasan :
Cukup jelas.

Mengalami perubahan berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Berdasarkan Lampiran I angka 156 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Ancaman pidana dalam Pasal 82 tersebut berubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 82 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 82 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 82 ayat (3) huruf a)

pengurusnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VII; dan/ atau

Catatan Penulis

Pasal 24 (UU Korupsi)

Murwi Yanto — Sun, 12 Apr 2026 01:26:02 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

UU Korupsi

Ketentuan Pidana ini BERLAKU

Pasal 24

UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Penjelasan :
Cukup jelas.

UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan, namun untuk ketentuan Pasal 24 tidak mengalami perubahan.

Mengalami perubahan berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Berdasarkan Lampiran I angka 18 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Ancaman pidana dalam Pasal 24 tersebut berubah menjadi sebagai berikut :
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

Catatan Penulis

Pasal 23 (UU Korupsi)

Murwi Yanto — Sun, 12 Apr 2026 01:20:27 +0000

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

UU Korupsi

Ketentuan Pidana ini BERLAKU

Pasal 23

UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan :
Cukup jelas.

UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengalami perubahan berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Berdasarkan Lampiran I angka 18 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Ancaman pidana dalam Pasal 23 tersebut berubah menjadi sebagai berikut :
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.