Setiap Orang yang karena kelalaiannya :
a.
mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;
b.
menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan / atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
c.
melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
d.
melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Penjelasan :
Cukup jelas.
Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 6 Tahun 2023, pada pokoknya menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengalami perubahan dan penambahan yakni Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 40A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 56, Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 75A.
Sedangkan khusus mengenai ketentuan Pasal 72 UU RI Nomor 17 Tahun 2019, tidak mengalami perubahan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada pokoknya menyebutkan bahwa sejak berlakunya UU RI Nomor 32 Tahun 2024 (tanggal 7 Agustus 2024), Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sedangkan khusus mengenai ketentuan Pasal 72 UU RI Nomor 17 Tahun 2019, tidak mengalami perubahan.
Berdasarkan Lampiran I angka 130 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Ancaman pidana dalam Pasal 72 tersebut berubah menjadi sebagai berikut :
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori II.