Narkotika Manual – Buku Pidana

BuPinsa

Buku Pintar Adhyaksa

Buku Narkotika Manual

Pasal 111

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Pasal 112

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan pengacuan ke Pasal 609 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a KUHP

Pasal 113

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan pengacuan ke Pasal 610 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a KUHP

Pasal 114

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Pasal 115

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I

Pasal 116

menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain

Pasal 117

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan pengacuan ke Pasal 609 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b KUHP

Pasal 118

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan pengacuan ke Pasal 610 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b KUHP

Pasal 119

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II

Pasal 120

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II

Pasal 121

menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain

Pasal 122

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan pengacuan ke Pasal 609 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c KUHP

Pasal 123

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan pengacuan ke Pasal 610 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c KUHP

Pasal 124

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III

Pasal 125

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III

Pasal 126

menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain

Pasal 127

Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III bagi diri sendiri

Pasal 128

Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor

Pasal 129

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, memproduksi, mengimpor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membawa, mengangkut Prekursor Narkotika untiuk pembuatan Narkotika

Pasal 130

Dalam hal tindak pidana narkotika dilakukan oleh korporasi

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika

Pasal 132

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 133

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika

Pasal 134

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, keluarga pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan diri

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara

Pasal 137

Setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28

Pasal 140

Penyidik PNS, Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan

Pasal 144

Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

Warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika

Pasal 147

Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang engedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Pasal 148

Putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika