Setiap Orang yang karena kelalaiannya :
a.
melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan prasarananya, dan / atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, dan huruf d; atau
b.
melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000. 000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Penjelasan :
Cukup jelas.
Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 6 Tahun 2023, pada pokoknya menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengalami perubahan dan penambahan yakni Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 40A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 56, Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 75A.
Sedangkan khusus mengenai ketentuan Pasal 71 UU RI Nomor 17 Tahun 2019, tidak mengalami perubahan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada pokoknya menyebutkan bahwa sejak berlakunya UU RI Nomor 32 Tahun 2024 (tanggal 7 Agustus 2024), Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sedangkan khusus mengenai ketentuan Pasal 71 UU RI Nomor 17 Tahun 2019, tidak mengalami perubahan.
Berdasarkan Lampiran I angka 130 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Ancaman pidana dalam Pasal 71 tersebut berubah menjadi sebagai berikut :
dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak kategori III.