BuPinsa
Buku Pintar Adhyaksa
KUHAP 2025
Penyidikan
Pasal 49
(1)
Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan / atau Ahli lainnya.
Penjelasan :
Keterangan yang diberikan oleh Ahli kedokteran forensik dianggap sebagai Keterangan Ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan Ahli kedokteran forensik dianggap hanya sebagai keterangan.
(2)
Permintaan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan / atau bedah mayat.
Penjelasan :
Cukup jelas.
(3)
Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada Ahli kedokteran forensik dan / atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Pasal 50
(1)
Dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada Keluarga Korban.
(2)
Dalam hal Keluarga Korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan jelas maksud dan tujuan pembedahan mayat kepada Keluarga Korban.
(3)
Dalam hal Keluarga Korban keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Keluarga Korban atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri setelah dilakukan pembedahan mayat.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Pasal 51
Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1).
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan ” penggalian mayat ” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.
Pasal 52
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dibebankan kepada negara.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Dasar hukum = Bab Kedua Bagian Keempat KUHAP 2025