BuPinsa
Buku Pintar Adhyaksa
KUHAP 2025
Ketentuan Penutup
Pasal 362
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Pasal 363
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Pasal 364
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Paksa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Pasal 365
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Pasal 366
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Pasal 367
Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait acara pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali diatur dalam Undang-Undang.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Pasal 368
Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHAP.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Pasal 369
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanegal 2 Januari 2026.
Penjelasan :
Cukup jelas.
Dasar hukum = Bab XXIII KUHAP 2025